KONSEP-KONSEP DALAM A RSITEKTUR Dalam arsitektur, suatu konsep mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks dan...
Kumpulan Tugas-Tugas
Kumpulan Tugas-Tugas A rsitektur Universitas Lampung Laporan Tugas Perancangan Exsterior I Download telp: A rch_fajri, a r s i t e k telp 07...
SNI
SNI Perencanaan pencahayaan Download Standar ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung Download Tata cara akses lingkungan dan bahaya k...
Kumpulan Laporan Tugas Akhir Periode II
kumpulan laporan tugas akhir Periode II A rsitektur Bangunan Gedung (ABG) Universitas Lampung Tugas akhir Periode II ini di ikuti oleh 15 ma...
Kumpulan Laporan Tugas Akhir Periode I
Kumpulan laporan Tugas akhir Periode I A rsitektur Bangunan Gedung (ABG) Universitas Lampung Tugas akhir periode I ini di ikuti oleh 5 mahas...
Kumpulan Laporan Kerja Praktek
Kumpulan laporan kerja praktek A rsitektur Bangunan Gedung Universitas Lampung Angkatan 2003 Aris Mandra Angkatan 2004 khairul fajri Angkata...
B A B XIV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 277 Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 278 Dengan berlakunya Peratu...
B A B XIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 276 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: • permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Da...
B A B XII PENYIDIKAN
Pasal 275 ? Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tidak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perat...
B A B XI PENGAWASAN
Pasal 274 Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasial ditugaskan kepada Kepala Dinas Pengaw...
B A B X KETENTUAN LAIN
Pasal 272 • Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 271 Gubernur Kepala Daerah berwenang mengeluarkan perintah untuk membong...
B A B IX KETENTUAN PIDANA
Pasal 271 • Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda seba...
B A B VIII PEMBEBASAN
Pasal 270 Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan pembebasan atau pengurangannya besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Da...
B A B VII KEBERATAN
Pasal 269 • Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan retribusi dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penetapan. • Gu...
B A B VI PENAGIHAN
Pasal 265 Surat Keterangan Retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan retribusi. Pasal 266 Apabila retribusi yang terhutang pada sa...
B A B V PEMBAYARAN DAN PENETAPAN
Pasal 263 Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang dengan tidak tergantung pada adanya Surat Ketetapan Retribusi. Pasa...
BAB IV RETRIBUSI
Bagian Pertama Kewajiban Retribusi Pasal 254 Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi. Pelayanan s...
B A B III KETENTUAN TEKNIS BANGUNAN
Bagian Pertama Ketentuan Arsitektur Lingkungan Pasal 40 Setiap bangunan harus sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam rencana kota. Pengg...
Langganan:
Postingan (Atom)
